Proyek Deep Tunnel Ditolak Pemerintah?

[yan raditya]

Pemerintah mengisyaratkan akan menolak proyek Multi Purpose Deep Tunnel (MPDT) yang di inisiasi oleh pemerintah daerah DKI Jakarta untuk mengatasi banjir yang terjadi di Ibukota.

Kementerian Pekerjaan Umum selaku pengawas proyek sepertinya menolak proyek terowongan raksasa yang akan memakan biaya konstruksi sebesar Rp26,5 triliun itu, karena dinilai tidak efektif dibandingkan opsi normalisasi sungai Ciliwung yang saat ini masih dijalankan kementerian.

Terowongan multiguna ini, melalui hasil studi yang dilakukan tim gabungan Kementerian PU dan Pemerintah DKI Jakarta diprediksi bisa mengalirkan air pada saat peak flow sekitar 117 meter kubik per detik.

Padahal, proses normalisasi kali Ciliwung yang dicanangkan kementerian bisa menampung hampir lima kali lipat dari kapasitas air yang mampu dialirkan oleh terowongan itu.

"Ciliwung kalau normal itu bisa mengalirkan 560 meter kubik per detik," ujar Mohammad Hasan, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU, ketika ditemui VIVAnews, Selasa 5 Maret 2013.

Sementara itu, nilai investasi secara keseluruhan yang dibutuhkan untuk pembangunan terowongan raksasa itu adalah Rp44 triliun jika dihitung biaya perawatan dan operasionalnya.

Dari total investasi tersebut, menurut Hasan, jika dikerjakan oleh swasta pemerintah harus menanggung Viability Gap Fund (VGF) sebanyak 86 persen. Angka ini amatlah besar dan tidak mungkin dibebankan kepada pihak swasta.

Artinya, kementerian cenderung tidak setuju akan pembangunan terowongan yang akan menjadi jalan tol saat musim panas itu? Hasan mengatakan bahwa sampai saat ini keputusan memang mengarah ke sana.

"Orang awam saya kira juga bisa melihat kalau pembangunan ini tidak efektif," katanya.