ArRay
IndoForum Senior C
- No. Urut
- 98490
- Sejak
- 1 Jun 2010
- Pesan
- 5.107
- Nilai reaksi
- 142
- Poin
- 63
Senin, 2 Agustus 2010 | 20:24 WITA
BANDUNG, tribunkaltim.co.id - Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak rencana anggaran rumah aspirasi Rp200 juta per tahun karena membebani APBN dan pemanfaatannya tidak efektif dan efisien.
"Rakyat saat ini membutuhkan perhatian dan peningkatan kesejahteraan," kata Sekretaris Jenderal DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz melalui layanan pesan singkat yang diterima di Bandung, Senin.
Ia menegaskan, untuk menyerap aspirasi, PPP mengoptimalkan kantor baru atau sekretariat partai yang ada sehingga pertemuan, komunikasi, dan penyaluran aspirasi antara konstituen atau anggota masyarakat dengan DPR akan lebih terarah dan efektif.
Rumah aspirasi kini menjadi dinamika baru di DPR.
Rumah aspirasi yang dibentuk oleh anggota Komisi VIII DPR RI Inggrid Kansil di Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, misalnya, dikabarkan banyak diminati masyarakat setempat untuk menyampaikan aspirasinya.
Rumah Aspirasi` yang diresmikan langsung oleh artis yang terjun ke dunia politik itu setiap harinya selalu didatangi oleh warga Sukabumi yang ingin menyalurkan aspirasinya, kata pengelola rumah aspirasi Inggrid Kansil, H Abah Usman, di Sukabumi, Minggu.
Menurut dia, aspirasi dari masyarakat Sukabumi itu akan disampaikan langsung ke Inggrid Kansil yang merupakan politisi dari Partai Demokrat itu.
Menurut dia, kebanyakan dari aspirasi masyarakat itu meminta kepada Inggrid Kansil untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Selain itu, katanya, banyak dari aspirasi masyarakat khususnya yang berasal dari Kabupaten Sukabumi meminta untuk dibangunkan sarana ibadah dan akses jalan.
Abah Usman mengatakan, setiap harinya pihaknya selalu kedatangan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya melalui rumah ini.
"Selain menerima aspirasi, kami juga sering didatangi masyarakat yang mengajukan proposal untuk meminta bantuan kepada kami," kata Usman.(ANT)
BANDUNG, tribunkaltim.co.id - Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak rencana anggaran rumah aspirasi Rp200 juta per tahun karena membebani APBN dan pemanfaatannya tidak efektif dan efisien.
"Rakyat saat ini membutuhkan perhatian dan peningkatan kesejahteraan," kata Sekretaris Jenderal DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz melalui layanan pesan singkat yang diterima di Bandung, Senin.
Ia menegaskan, untuk menyerap aspirasi, PPP mengoptimalkan kantor baru atau sekretariat partai yang ada sehingga pertemuan, komunikasi, dan penyaluran aspirasi antara konstituen atau anggota masyarakat dengan DPR akan lebih terarah dan efektif.
Rumah aspirasi kini menjadi dinamika baru di DPR.
Rumah aspirasi yang dibentuk oleh anggota Komisi VIII DPR RI Inggrid Kansil di Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, misalnya, dikabarkan banyak diminati masyarakat setempat untuk menyampaikan aspirasinya.
Rumah Aspirasi` yang diresmikan langsung oleh artis yang terjun ke dunia politik itu setiap harinya selalu didatangi oleh warga Sukabumi yang ingin menyalurkan aspirasinya, kata pengelola rumah aspirasi Inggrid Kansil, H Abah Usman, di Sukabumi, Minggu.
Menurut dia, aspirasi dari masyarakat Sukabumi itu akan disampaikan langsung ke Inggrid Kansil yang merupakan politisi dari Partai Demokrat itu.
Menurut dia, kebanyakan dari aspirasi masyarakat itu meminta kepada Inggrid Kansil untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Selain itu, katanya, banyak dari aspirasi masyarakat khususnya yang berasal dari Kabupaten Sukabumi meminta untuk dibangunkan sarana ibadah dan akses jalan.
Abah Usman mengatakan, setiap harinya pihaknya selalu kedatangan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya melalui rumah ini.
"Selain menerima aspirasi, kami juga sering didatangi masyarakat yang mengajukan proposal untuk meminta bantuan kepada kami," kata Usman.(ANT)
