yan raditya
IndoForum Addict E
- No. Urut
- 163658
- Sejak
- 31 Jan 2012
- Pesan
- 24.461
- Nilai reaksi
- 72
- Poin
- 48
Para kader Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Jateng berebut kantor sekretariat. Perebutan tersebut muncul menyusul adanya dualisme kepengurusan di tingkat provinsi hasil Kongres Papua, awal 2016 lalu.
Senin (11/4) kemarin, puluhan kader Perkumpulan KNPI mendatangi kantor sekretariat DPD KNPI Jateng, Jalan Siliwangi Nomor 351, Kota Semarang. Kubu ini sebelumnya menggelar Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) di Hotel Patrajasa. Seusai acara mereka langsung mendatangi sekretariat.
Menurut keterangan pihak Sekretaris DPD KNPI Jawa Tengah, Muhammad Mustafied, peristiwa ini terjadi sekira pukul 13.00.
Sejumlah orang yang mengaku pengurus DPD KNPI Jateng mendatangi sekretariat dan sempat beradu mulut dengan full timer kantor kemudian merebut kunci.
"Mereka berupaya merebut sekretariat DPD KNPI Jateng. Mereka baru saja mengadakan Musdalub, tapi pengurus KNPI Kabupaten/Kota tidak diundang. Tidak tahu kok ada Musdalub pesertanya dari mana?" kata Mustafied pada Tribun Jateng, di sekretariat DPD KNPI Jateng.
Setelah memperoleh informasi adanya aksi ini, dia bersama sejumlah pengurus DPD KNPI Jateng dan Wakil Ketua KNPI Jateng, M Rikza Chamami, langsung mendatangi sekretariat. Namun sesampai di lokasi, massa sudah membubarkan diri.
Ia menjelaskan, Kongres KNPI di Papua awal 2016 lalu diakui memunculkan dualisme kepengurusan.
Namun menurutnya, pihaknya adalah pengurus KNPI yang resmi. Sementara pihak lainnya, menurutnya tidak memiliki hak kesekretariatan.
"Namanya saja sudah beda, kalau kami yang resmi bernama KNPI, sementara mereka 'Perkumpulan KNPI'," katanya.
Menurutnya, sumber persoalan ini adalah pemerintah pusat mengeluarkan SK Kemenkumham pada dua pihak, yakni antara pengurus hasil Kongres Papua dan pihak yang merasa tidak puas dengan hasil kongres.
Saat ini sekretariat DPD KNPI Jateng terpasang garis polisi. Menurut Wakil Ketua DPD KNPI Jateng, M Rikza Chamami, hal itu disebabkan adanya dualisme kepengurusan di tingkat pusat, yang dua-duanya memiliki SK Kemenkumham.
"Polrestabes Semarang menilai karena dua-duanya punya SK Kemenkumham sehingga status quo, dan (sekretariat) disegel sementara," katanya.
Dalam kesempatan terpisah, pengurus Perkumpulan KNPI Jateng, menegaskan tidak ada upaya perebutan sekretariat.
Yang pihaknya lakukan adalah ingin menempatkan pengurus yang baru ke kantor sesuai hasil Musda yang digelar di Hotel Patrajasa.
Wakil Ketua Perkumpulan KNPI Jateng, Agung Wibowo menegaskan, pihaknya adalah kepengurusan yang sah karena telah memiliki SK Kemenkumham.
"Kami merupakan organisasi yang sah baik dari struktur organisasi dari tingkat pusat sampai daerah serta dari aspek hukum negara. Jadi tidak ada perebutan," kata Agung.
Ia mengatakan, pihaknya memang baru saja menyelesaikan agenda Musda. Kepengurusan tersebut sudah memiliki program kerja dan harus dilaksanakan.
"Kedatangan kami ke sekretariat adalah mengambil kunci kantor. Kami akan melaksanakan program-program kami itu. Kan sudah ada program kerja yang harus dilakukan di kantor. Jadi nanti akan ada full timer sekretariat baru," katanya.
Senin (11/4) kemarin, puluhan kader Perkumpulan KNPI mendatangi kantor sekretariat DPD KNPI Jateng, Jalan Siliwangi Nomor 351, Kota Semarang. Kubu ini sebelumnya menggelar Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) di Hotel Patrajasa. Seusai acara mereka langsung mendatangi sekretariat.
Menurut keterangan pihak Sekretaris DPD KNPI Jawa Tengah, Muhammad Mustafied, peristiwa ini terjadi sekira pukul 13.00.
Sejumlah orang yang mengaku pengurus DPD KNPI Jateng mendatangi sekretariat dan sempat beradu mulut dengan full timer kantor kemudian merebut kunci.
"Mereka berupaya merebut sekretariat DPD KNPI Jateng. Mereka baru saja mengadakan Musdalub, tapi pengurus KNPI Kabupaten/Kota tidak diundang. Tidak tahu kok ada Musdalub pesertanya dari mana?" kata Mustafied pada Tribun Jateng, di sekretariat DPD KNPI Jateng.
Setelah memperoleh informasi adanya aksi ini, dia bersama sejumlah pengurus DPD KNPI Jateng dan Wakil Ketua KNPI Jateng, M Rikza Chamami, langsung mendatangi sekretariat. Namun sesampai di lokasi, massa sudah membubarkan diri.
Ia menjelaskan, Kongres KNPI di Papua awal 2016 lalu diakui memunculkan dualisme kepengurusan.
Namun menurutnya, pihaknya adalah pengurus KNPI yang resmi. Sementara pihak lainnya, menurutnya tidak memiliki hak kesekretariatan.
"Namanya saja sudah beda, kalau kami yang resmi bernama KNPI, sementara mereka 'Perkumpulan KNPI'," katanya.
Menurutnya, sumber persoalan ini adalah pemerintah pusat mengeluarkan SK Kemenkumham pada dua pihak, yakni antara pengurus hasil Kongres Papua dan pihak yang merasa tidak puas dengan hasil kongres.
Saat ini sekretariat DPD KNPI Jateng terpasang garis polisi. Menurut Wakil Ketua DPD KNPI Jateng, M Rikza Chamami, hal itu disebabkan adanya dualisme kepengurusan di tingkat pusat, yang dua-duanya memiliki SK Kemenkumham.
"Polrestabes Semarang menilai karena dua-duanya punya SK Kemenkumham sehingga status quo, dan (sekretariat) disegel sementara," katanya.
Dalam kesempatan terpisah, pengurus Perkumpulan KNPI Jateng, menegaskan tidak ada upaya perebutan sekretariat.
Yang pihaknya lakukan adalah ingin menempatkan pengurus yang baru ke kantor sesuai hasil Musda yang digelar di Hotel Patrajasa.
Wakil Ketua Perkumpulan KNPI Jateng, Agung Wibowo menegaskan, pihaknya adalah kepengurusan yang sah karena telah memiliki SK Kemenkumham.
"Kami merupakan organisasi yang sah baik dari struktur organisasi dari tingkat pusat sampai daerah serta dari aspek hukum negara. Jadi tidak ada perebutan," kata Agung.
Ia mengatakan, pihaknya memang baru saja menyelesaikan agenda Musda. Kepengurusan tersebut sudah memiliki program kerja dan harus dilaksanakan.
"Kedatangan kami ke sekretariat adalah mengambil kunci kantor. Kami akan melaksanakan program-program kami itu. Kan sudah ada program kerja yang harus dilakukan di kantor. Jadi nanti akan ada full timer sekretariat baru," katanya.