al_hudzaifah
IndoForum Junior A
- No. Urut
- 18915
- Sejak
- 16 Jul 2007
- Pesan
- 3.389
- Nilai reaksi
- 60
- Poin
- 48
Larangan Pejabat Terima Suap Seks di China
Selasa, 20 November 2007
Pemerintahan China melarang pejabat yang menerima suap dalam bentuk seks. Kebijakan antikorupsi China dikenal tegas. Kalau perlu hukuman mati
Hidayatullah.com--Pemerintahan China melarang pejabat departemen pemadam kebakaran untuk menerima tawaran seks sebagai suap dari perusahaan yang ingin bisnis mereka diterima.
Petugas juga dilarang mengizinkan anggota keluarganya mengelola perusahaan pemadam dan berbagai produk pemadam. Larangan ini bagian dari kebijakan antikorupsi.
Selain larangan menerima uang dan barang berharga lain, kebijakan itu juga melarang petugas untuk mendapatkan renovasi rumah secara gratis atau murah, mendapat kesempatan untuk menyekolahkan anak dan mendapatkan layanan seks yang disediakan pihak ketiga.
Menurut kantor berita Xinhua, dari setiap 10 pejabat yang korup, sembilan di antaranya terlibat dalam hubungan seks ilegal.
Berantas Koruptor
China terus berperang melawan koruptor. Sebelum ini adalah keputusan hukuman mati kepada Zheng Xiaoyo, mantan direktur Administrasi Makanan dan Obat-obatan Negara (SFDA).
Pemerintah China tampaknya semakin garang dan tidak pandang bulu dalam memberantas korupsi.
"Kami menegaskan bahwa pemerintah China bertekad memberantas korupsi sebagai bagian dari paradigma pembangunan ekonomi," kata Perdana Menteri China, Wen Jiabao, dalam pidatonya pada pembukaan Kongres Rakyat Nasional (NPC) pada 5 Maret 2007 di Beijing.
Zheng Xiaoyo adalah salah satu "korban" ketegasan pemerintah China. Zheng (63) harus menjalani hukuman mati karena ia dinilai lalai dalam menjalankan tugas.
Bukan itu saja, keputusan pengadilan juga menetapkan bahwa seluruh kepemilikan pribadi Zheng akan disita dan hak-haknya sebagai politisi dicabut.
Pengadilan menilai sejumlah suap yang telah diterima Zheng, antara lain berupa uang tunai dan barang-barang hadiah, yang jumlahnya mencapai lebih dari 6,49 juta yuan (Rp 7,65 miliar).
Pengadilan juga menyebutkan bahwa Zheng telah mengambil keuntungan dari delapan perusahaan farmasi dengan cara menyetujui memanfaatkan kedudukannya sebagai pejabat kepala obat-obatan dan makanan sejak Juni 1997 hingga Desember 2006. [cha, berbagai sumber/www.hidayatullah.com]
