Politik Kebijakan Bebas-Aktif Indonesia: Tidak Bisa atau Tidak Mau Memutuskan?

Discussion in 'Gossip, Berita & Politik' started by politik, 8 Dec 2018 at 09:19.

  1. politik

    politik IndoForum Beginner C

    No. Urut:
    288509
    Joined:
    14 May 2018
    Messages:
    732
    Likes Received:
    0
    Trophy Points:
    16
    Gender:
    Male
    Indonesia telah mendorong kebijakan luar negeri ‘bebas aktif’ sejak tahun 1948, di mana bebas berarti tidak terikat oleh kubu atau aliansi mana pun, dan Indonesia dengan aktif melawan kolonialisme dan mempromosikan perdamaian dunia. Indonesia terus mematuhi kebijakan bebas-aktif itu, bahkan dengan tidak adanya lagi blok untuk dipilih di era pasca-Perang Dingin. Namun apakah itu artinya Indonesia ‘bermain aman’ dan tidak bisa (atau tidak mau) mengambil keputusan?

    Oleh: Shafiah F. Muhibat dan M. Habib Abiyan Dzakwan (ASPI/The Strategist)

    Penelitian Huong Le Thu baru-baru ini terkait persepsi Asia Tenggara tentang Dialog Keamanan Segiempat (kelompok informal yang beranggotakan Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan India, umumnya dikenal sebagai Quad), menemukan bahwa masyarakat Indonesia termasuk yang paling ambigu terhadapnya.

    Sebagai tanggapan atas pertanyaan, ‘Apakah Anda mendukung Quad?’, Lebih dari 50 persen orang Indonesia yang disurvei memilih, ‘Tidak sekarang, tapi mungkin di masa depan’. Jika kita berasumsi bahwa hasil survei mencerminkan pendekatan Indonesia terhadap dinamika regional, apakah proporsi responden yang ragu-ragu ini tinggi karena mereka tidak mampu mengambil keputusan, mungkin karena kurangnya informasi? Ataukah karena mereka merasa bahwa ketidaktegasan adalah sikap yang lebih baik?

    Ketika Mohammad Hatta menciptakan doktrin kebijakan luar negeri bebas dan aktif pada tahun 1948, itu secara umum dipuji sebagai respons paling tepat untuk negara yang baru merdeka bagi persaingan negara adikuasa dalam Perang Dingin. Sedangkan bebas (sering juga diterjemahkan sebagai ‘independen’), berarti tidak tergabung dalam blok militer yang mengikat, dan aktif dengan penuh semangat berjuang melawan kolonialisme dan mempromosikan perdamaian dunia.

    Berpegang pada kebijakan bebas-aktif ini, Indonesia menavigasi dinamika regional yang dibentuk oleh Perang Dingin dan berusaha menjaga kawasan Asia Tenggara tetap netral dalam persaingan bipolar dengan memilih untuk tidak bersekutu dengan blok mana pun. Pendekatan itu diilustrasikan oleh keputusan Presiden Sukarno untuk mendirikan gerakan nonblok pada tahun 1955, dan oleh tekad Presiden Suharto untuk menjauhkan ASEAN dari kontestasi kekuasaan setelah didirikan pada tahun 1967.

    Tetapi kebijakan bebas dan aktif tidak hanya cocok sebagai respons terhadap dinamika global; ini juga merupakan pilihan yang tepat bagi Indonesia, yang tidak memiliki kapasitas di sebagian besar sektor yang akan memungkinkan kebijakan luar negeri yang lebih kuat, seperti pembangunan ekonomi, kemampuan militer, dan sistem politik yang stabil. Dari perspektif itu, itu adalah opsi termurah dan teraman.

    Indonesia terus mematuhi doktrin itu. Bahkan dengan tidak adanya lagi blok untuk dipilih di era pasca-Perang Dingin, Indonesia masih merasa perlu untuk menyatakan bebas. Dan meskipun telah mencapai status berpenghasilan menengah dan diakui sebagai salah satu negara yang sangat maju di dunia melalui keanggotaannya di G20, Indonesia masih memilih opsi termurah dan teraman untuk tidak membuat keputusan afirmatif dalam banyak urusan dunia.

    Pendekatan dan kebijakannya tentang isu-isu seperti krisis Rohingya, militerisasi China di Laut China Selatan, dan penginterniran Uighur, adalah beberapa contoh yang muncul dalam benak. Pada beberapa hal ini, ‘bebas dan aktif’ tampaknya lebih merupakan alasan untuk tidak bertindak daripada prinsip.

    Baca Artikel Selengkapnya di sini

Share This Page


Pasang iklan disini dapat menyebabkan produk dikenal, omzet naik, keuntungan bertambah, good investment dan brand image. Contact Us untuk memulai.

JAKARTA | BANDUNG | PEKANBARU | SURABAYA | SEMARANG