Angela
IndoForum Pro E
- No. Urut
- 88
- Sejak
- 25 Mar 2006
- Pesan
- 45.487
- Nilai reaksi
- 35
- Poin
- 0
Spoiler for Gatot & KAMI:
Demonstrasi menolak Omnibus Law sudah dilakukan buruh & mahasiswa semenjak pengesahan Undang-Undang tersebut pada 5 Oktober lalu. Idealnya aksi yg dilakukan buruh & mahasiswa adalah aksi secara damai yg cuma harapkan Omnibus Law Cipta Kerja dibatalkan. Namun kenyataannya tiap aksi dilakukan, ada saja massa penyusup yg mengubah makna demonstrasi damai jadi anarkis. Unik, sebab kericuhan yg dilakukan oleh mereka yg rata-rata masih berusia sekolah itu itu tak cuma terjadi di satu tempat, tetapi di seluruh Indonesia.
Mengapa hal itu dapat terjadi? Pepatah lama mengatakan tak ada asap kalau tak ada api. Usut punya usut, ternyata aksi kericuhan bermula dari aksi solidaritas yg tersebar lewat pesan berantai ke masing-masing WhatsApp Group (WAG) siswa. Isinya diduga untuk menciptakan skenario serupa demonstrasi tahun 98 silam. Lantas siapakah yg berperan sebagai otak dalam menyebarkan hasutan itu?
Titik terang dalang aksi ricuh mulai terlihat saat penangkapan petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Medan, Khairi Amri. Ia mengaku benar adanya ajakan untuk menciptakan skenario demo jadi seperti kerusuhan tahun 98 di dalam WAG KAMI Medan.
Setelah hal itu terungkap, maka 7 orang lainnya petinggi KAMI yg tersebar di Medan & Jabodetabek pun turut ditangkap. Mereka diduga memiliki peran dalam ujaran kebencian untuk menciptakan ricuh seperti skenario 98. Di antaranya pimpinan KAMI Syahganda Nainggolan & Jumhur Hidayat.
Penangkapan Syahganda, Jumhur, beserta enam tokoh KAMI lainnya menciptakan Ketua Umum Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule bergerak cepat. Ia datang bersama Adam Wahab mendatangi Kepolisian pada 13 Oktober 2020 untuk menemui Syahganda & Jumhur. Mereka sempat berbincang beberapa waktu. Iwan menyebut, kondisi kedua aktivis senior itu sehat & tekun menjalani pemeriksaan penyidik.
Menurut Iwan, sudah sepatutnya Gatot Nurmantyo memberikan pendampingan hukum & advokasi yg seius. Apalagi beberapa waktu belakangan ini, kedua aktivis itu berperan akbar melambungkan kembali nama Gatot Nurmantyo, ujarnya.
Adam Wahab yg akrab diketahui dengan Don Adam pun melontarkan hal serupa. Adam mengajak Gatot melihat langsung keadaan Syahganda & Jumhur.
Sebelumnya di hari yg sama, Iwan Sumule melalui akun Twitter pribadinya sudah lebih dulu mempertanyakan Gatot yg dinilai menghilang saat petinggi KAMI ditangkap. Iwan lantas mengingatkan bahwa Gatot sendiri pernah berjanji bahwa kalau orang-orang KAMI berurusan dengan hukum, maka mantan Panglima TNI itu yg akan bertanggungjawab. Sebaliknya, kalau memang Gatot tak mau bertanggung jawab, maka pihaknya sendiri yg akan mengadvokasi Syahganda Nainggolan & aktivis laiinya. Sebab Syahganda adalah aktivis/senator ProDEM.
Sumber :Fajar [Iwan Sumule: Jika Gatot Tak Mau Tanggung Jawab, ProDEM akan Ambil Alih]
Aneh, bukankah hal seperti ini semestinya dapat dihinggakan langsung secara pribadi tanpa bercuit di Twitter? Secara logika, Iwan tentu sudah berkomunikasi secara pribadi sebelumnya dengan Gatot tentang penangkapan Syahganda. Namun agaknya Gatot tak harap bergerak. Itulah mengapa Iwan menciptakan pernyataan di media sosial supaya dapat dilihat publik sekaligus mendorong Gatot bertindak.
Sikap Iwan & ditahannya aktivis KAMI direspon Gatot pada 14 Oktober 2020, dengan cara menyampaikan pesan secara berantai melalui WA.
Dalam pesan itu, Gatot menjelaskan bahwa dia beserta semua deklarator & petinggi KAMI sudah memikirikan risiko pembentukan organisasi. "Jadi, kami sudah menghitung segala risiko, hingga risiko yg terberat. Kami sudah siap lahir batin, maka tidak perlu diributkan apalagi dikasihani. Justru ada berkah & kami mengucap syukur Alhamdulillah," ucap Gatot.
Gatot meyakini kalau kondisi mereka yg ditahan tidak sedang terpuruk, malah senyum ceria.
Sumber :Viva [Elite KAMI Ditahan, Gatot Nurmantyo: Mereka Pejuang, Bukan Karbitan]
Tapi, tentunya bukan itu yg dimaksud oleh Iwan Sumule. Iwan harap Gatot dengan cepat tanggap menciptakan tindakan yg menyebabkan nama KAMI terseret ke dalam lumpur. Gatot sebagai pucuk pimpinan KAMI harus mengklarifikasi mengapa hingga ada kerusuhan yg disinyalir melibatkan anggotanya serta harus konsisten bertanggung jawab melindungi jajarannya yg bersinggungan dengan hukum.
Gatot Nurmantyo bersama Din Syamsuddin lantas bermanuver dengan mendatangi Kepolisian sebelum aparat membeberkan detail kasus terkait aktivis KAMI. Pada mulanya Gatot Counter Strike harap menyampaikan petisi supaya aparat membebaskan atau menangguhkan penahanan para aktivis KAMI yg ditangkap.
Namun manuver yg terburu-buru itu dapat dengan mudah dipatahkan. Bahkan keharapan Gatot untuk menjenguk aktivis KAMI yg ditangkap tak dapat dilakukan. Sebab, meski jadwal itu merupakan jadwal untuk menjenguk, namun saat itu tengah dilakukan pemeriksaan kepada aktivis KAMI.
Sumber
etik [Ini Isi Petisi yg Urung Dihinggakan Gatot Nurmantyo dkk ke Kapolri]
Sangat berbeda dengan Iwan Sumule yg dapat menemui Syahganda Counter Strike tanpa harus ada drama yg berarti. Perbedaan ini kemungkinan terjadi karena Gatot lebih mendahulukan pencitraan lewat pernyataan pesan perjuangan serta petisi yg dihadiri berbagai media. Sementara Iwan langsung saja mendatangi aktivis KAMI yg ditangkap.
Di sinilah kelemahan Gatot & Din Syamsuddin dalam mengelola KAMI. Bukannya mengklarifikasi kerusuhan yg diduga disebabkan oleh jajarannya, Gatot pun gagal melobi penangguhan penahanan bagi aktivis KAMI yg tertangkap. Gatot sebagai Komandan KAMI lebih mendahulukan pencitraan ketimbang strategi & strategi yg lihai dalam berpolitik.
Jika Gatot & Din Syamsuddin lebih mengutamakan pencitraan, tentu mereka tidak akan fokus memperjuangkan kepentingan buruh dalam menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Apalagi Gatot sudah mengakui bahwa sebenarnya Omnibus Law memiliki tujuan mulia, cuma proses pembuatannya yg misterius. Hal ini akan memberi efek yg tidak baik di aksi besar-besaran buruh & mahasiswa pada 20 Oktober 2020 mendatang. Bahkan lebih baik ProDEM & faksi buruh tidak mengikutsertakan KAMI dalam aksi 20 Oktober nanti, karena Komandan KAMI lebih mendahulukan pencitraan ketimbang tujuan dari aksi menolak Omnibus Law Cipta Kerja.
Hari ini 08:27
Demonstrasi menolak Omnibus Law sudah dilakukan buruh & mahasiswa semenjak pengesahan Undang-Undang tersebut pada 5 Oktober lalu. Idealnya aksi yg dilakukan buruh & mahasiswa adalah aksi secara damai yg cuma harapkan Omnibus Law Cipta Kerja dibatalkan. Namun kenyataannya tiap aksi dilakukan, ada saja massa penyusup yg mengubah makna demonstrasi damai jadi anarkis. Unik, sebab kericuhan yg dilakukan oleh mereka yg rata-rata masih berusia sekolah itu itu tak cuma terjadi di satu tempat, tetapi di seluruh Indonesia.
Mengapa hal itu dapat terjadi? Pepatah lama mengatakan tak ada asap kalau tak ada api. Usut punya usut, ternyata aksi kericuhan bermula dari aksi solidaritas yg tersebar lewat pesan berantai ke masing-masing WhatsApp Group (WAG) siswa. Isinya diduga untuk menciptakan skenario serupa demonstrasi tahun 98 silam. Lantas siapakah yg berperan sebagai otak dalam menyebarkan hasutan itu?
Titik terang dalang aksi ricuh mulai terlihat saat penangkapan petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Medan, Khairi Amri. Ia mengaku benar adanya ajakan untuk menciptakan skenario demo jadi seperti kerusuhan tahun 98 di dalam WAG KAMI Medan.
Setelah hal itu terungkap, maka 7 orang lainnya petinggi KAMI yg tersebar di Medan & Jabodetabek pun turut ditangkap. Mereka diduga memiliki peran dalam ujaran kebencian untuk menciptakan ricuh seperti skenario 98. Di antaranya pimpinan KAMI Syahganda Nainggolan & Jumhur Hidayat.
Penangkapan Syahganda, Jumhur, beserta enam tokoh KAMI lainnya menciptakan Ketua Umum Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule bergerak cepat. Ia datang bersama Adam Wahab mendatangi Kepolisian pada 13 Oktober 2020 untuk menemui Syahganda & Jumhur. Mereka sempat berbincang beberapa waktu. Iwan menyebut, kondisi kedua aktivis senior itu sehat & tekun menjalani pemeriksaan penyidik.
Menurut Iwan, sudah sepatutnya Gatot Nurmantyo memberikan pendampingan hukum & advokasi yg seius. Apalagi beberapa waktu belakangan ini, kedua aktivis itu berperan akbar melambungkan kembali nama Gatot Nurmantyo, ujarnya.
Adam Wahab yg akrab diketahui dengan Don Adam pun melontarkan hal serupa. Adam mengajak Gatot melihat langsung keadaan Syahganda & Jumhur.
Sebelumnya di hari yg sama, Iwan Sumule melalui akun Twitter pribadinya sudah lebih dulu mempertanyakan Gatot yg dinilai menghilang saat petinggi KAMI ditangkap. Iwan lantas mengingatkan bahwa Gatot sendiri pernah berjanji bahwa kalau orang-orang KAMI berurusan dengan hukum, maka mantan Panglima TNI itu yg akan bertanggungjawab. Sebaliknya, kalau memang Gatot tak mau bertanggung jawab, maka pihaknya sendiri yg akan mengadvokasi Syahganda Nainggolan & aktivis laiinya. Sebab Syahganda adalah aktivis/senator ProDEM.
Sumber :Fajar [Iwan Sumule: Jika Gatot Tak Mau Tanggung Jawab, ProDEM akan Ambil Alih]
Aneh, bukankah hal seperti ini semestinya dapat dihinggakan langsung secara pribadi tanpa bercuit di Twitter? Secara logika, Iwan tentu sudah berkomunikasi secara pribadi sebelumnya dengan Gatot tentang penangkapan Syahganda. Namun agaknya Gatot tak harap bergerak. Itulah mengapa Iwan menciptakan pernyataan di media sosial supaya dapat dilihat publik sekaligus mendorong Gatot bertindak.
Sikap Iwan & ditahannya aktivis KAMI direspon Gatot pada 14 Oktober 2020, dengan cara menyampaikan pesan secara berantai melalui WA.
Dalam pesan itu, Gatot menjelaskan bahwa dia beserta semua deklarator & petinggi KAMI sudah memikirikan risiko pembentukan organisasi. "Jadi, kami sudah menghitung segala risiko, hingga risiko yg terberat. Kami sudah siap lahir batin, maka tidak perlu diributkan apalagi dikasihani. Justru ada berkah & kami mengucap syukur Alhamdulillah," ucap Gatot.
Gatot meyakini kalau kondisi mereka yg ditahan tidak sedang terpuruk, malah senyum ceria.
Sumber :Viva [Elite KAMI Ditahan, Gatot Nurmantyo: Mereka Pejuang, Bukan Karbitan]
Tapi, tentunya bukan itu yg dimaksud oleh Iwan Sumule. Iwan harap Gatot dengan cepat tanggap menciptakan tindakan yg menyebabkan nama KAMI terseret ke dalam lumpur. Gatot sebagai pucuk pimpinan KAMI harus mengklarifikasi mengapa hingga ada kerusuhan yg disinyalir melibatkan anggotanya serta harus konsisten bertanggung jawab melindungi jajarannya yg bersinggungan dengan hukum.
Gatot Nurmantyo bersama Din Syamsuddin lantas bermanuver dengan mendatangi Kepolisian sebelum aparat membeberkan detail kasus terkait aktivis KAMI. Pada mulanya Gatot Counter Strike harap menyampaikan petisi supaya aparat membebaskan atau menangguhkan penahanan para aktivis KAMI yg ditangkap.
Namun manuver yg terburu-buru itu dapat dengan mudah dipatahkan. Bahkan keharapan Gatot untuk menjenguk aktivis KAMI yg ditangkap tak dapat dilakukan. Sebab, meski jadwal itu merupakan jadwal untuk menjenguk, namun saat itu tengah dilakukan pemeriksaan kepada aktivis KAMI.
Sumber
etik [Ini Isi Petisi yg Urung Dihinggakan Gatot Nurmantyo dkk ke Kapolri]Sangat berbeda dengan Iwan Sumule yg dapat menemui Syahganda Counter Strike tanpa harus ada drama yg berarti. Perbedaan ini kemungkinan terjadi karena Gatot lebih mendahulukan pencitraan lewat pernyataan pesan perjuangan serta petisi yg dihadiri berbagai media. Sementara Iwan langsung saja mendatangi aktivis KAMI yg ditangkap.
Di sinilah kelemahan Gatot & Din Syamsuddin dalam mengelola KAMI. Bukannya mengklarifikasi kerusuhan yg diduga disebabkan oleh jajarannya, Gatot pun gagal melobi penangguhan penahanan bagi aktivis KAMI yg tertangkap. Gatot sebagai Komandan KAMI lebih mendahulukan pencitraan ketimbang strategi & strategi yg lihai dalam berpolitik.
Jika Gatot & Din Syamsuddin lebih mengutamakan pencitraan, tentu mereka tidak akan fokus memperjuangkan kepentingan buruh dalam menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Apalagi Gatot sudah mengakui bahwa sebenarnya Omnibus Law memiliki tujuan mulia, cuma proses pembuatannya yg misterius. Hal ini akan memberi efek yg tidak baik di aksi besar-besaran buruh & mahasiswa pada 20 Oktober 2020 mendatang. Bahkan lebih baik ProDEM & faksi buruh tidak mengikutsertakan KAMI dalam aksi 20 Oktober nanti, karena Komandan KAMI lebih mendahulukan pencitraan ketimbang tujuan dari aksi menolak Omnibus Law Cipta Kerja.
Hari ini 08:27