rakditz
IndoForum Senior D
- No. Urut
- 94
- Sejak
- 25 Mar 2006
- Pesan
- 4.385
- Nilai reaksi
- 123
- Poin
- 63
Kapanlagi.com - Rencana pemerintah melalui Menteri Negara Komunikasi
dan Informasi Sofjan Jalil melakukan somasi terhadap tayangan Republik
Mimpi di Metro TV mendapat tanggapan serius.
Persoalannya, para mantan presiden yang ditirukan dalam acara tersebut
justru sama sekali tidak merasa terganggu. Setidaknya itu terungkap
dari mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan mantan
Presiden Megawati, akhir pekan lalu.
Menurut Sekjen DPP PDI Perjuangan Pramono Anung, penampilan tokoh
Megakarti yang menirukan sosok mantan Presiden Megawati Soekarnoputri
dinilai masih dalam batas yang wajar.
"Ibu tidak pernah komentar dan senyum-senyum saja melihat tontonan
yang menampilkan sosok Megakarti," kata Pramono Anung kepada para
wartawan seusai diskusi dielaktika demokrasi di Gedung DPR.
Rencana somasi itu, kata Pramono yang akrab disapa Pram itu,
menunjukkan betapa pemerintah memiliki telinga tipis dan tidak siap
menerima kritik.
"Ini konsekuensi pemimpin dan pemerintah yang lahir dalam era
reformasi yang menjunjung tinggi demokrasi dan kebebasan berekspresi.
Para pemimpin itu harus siap menghadapi parodi politik seperti yang
ditampilkan dalam tayangan Republik Mimpi," papar Pram.
Apalagi, parodi yang ditampilkan itu mengungkapkan realitas yang
selama ini dirasakan dalam masyarakat. Sebab itu, jika alasan somasi
yang bakal diajukan pemerintah itu berkaitan dengan soal etis atau
tidak etis, sebaiknya masyarakatlah yang memberikan penilaian.
"Silakan tanya masyarakat apa betul acara itu tidak etis. Masyarakat
itu sudah pintar dan punya swa-sensor dalam dirinya untuk menentukan
etis tidaknya sebuah tayangan televisi," kata Pram sembari menambahkan
langkah somasi yang bakal ditempuh Sofjan Jalil itu sama dengan
membesar-besarkan persoalan yang tak bermanfaat banyak bagi masyarakat
luas.
SIAPKAN KUASA HUKUM
Mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur mengaku terkejut
dengan rencana Menteri Negara Informasi dan Komunikasi yang akan
mensomasi tayangan Republik Mimpi di Metro TV yang digagas pakar
komunikasi politik Effendi Ghazali. Bahkan Gus Dur sudah menyiapkan
kuasa hukum dari DPP Partai Kebangkitan Bangsa untuk membela tayangan
tersebut, jika Sofjan Jalil serius melakukan somasi.
Demikian diungkapkan Effendi Gazali kepada para wartawan, usai
mengunjungi Gus Dur yang sedang menjalani perawatan di Ruang
Cenderawasih Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Jumat (2/3) siang.
Gus Dur, seperti dituturkan Effendi Ghazali sangat mendukung acara
parodi politik.
"Parodi politik yang merupakan humor politik itu relatif tidak ada
batasnya," ujar Effendi menirukan Gus Dur. Masih mengutip Gus Dur,
Effendi mengatakan, bahwa pemimpin dan bangsa yang kuat adalah mereka
yang mampu menertawakan dirinya sendiri.
Menyoal dukungan yang diberikan Gus Dur, Effendi sendiri merasa
terkejut. Karena, kata Effendi, ketika bertemu di rumah sakit Gus Dur
tidak membicarakan soal bantuan kuasa hukum tersebut.
"Setelah pulang dari rumah sakit, tiba-tiba Pak Ikhsan Abdullah SH
(kuasa hukum Gus Dur dan PKB, red) menelepon saya dan menyatakan siap
membantu jika pemerintah serius melakukan somasi," kata Effendi.
Munculnya dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari dua mantan
presiden tersebut membuat Effendi Gazali dan kawan-kawan tetap
bersemangat menelorkan kreatifitas yang memberikan proses edukasi
dalam melakukan komunikasi politik pada era demokrasi.
"Ini hadiah dari Gus Dur untuk kreatifitas dan dukungan keluarga
News.Com di seluruh Indonesia. Ini betul-betul 'surprise'. Terima
kasih patut kami sampaikan kepada Gus Dur, Ibu Mega dan keluarga Pak
Harto yang bisa memahami dan menerima tayangan parodi politik itu,"
kata Effendi Gazali. (*/rit)
BUTET : REPUBLIK MIMPI IBARAT KARIKATUR
mengatakan bahwa program acara Republik Mimpi yang ditayangkan di
salah satu stasiun televisi swasta tidak bemaksud menghina siapapun
dan tontonan di layar kaca ini semata-mata hanya mem-parodi-kan tokoh
politik.
"Tak ada unsur penghinaan dalam Republik Mimpi, karena tontonan ini
tak ubahnya sebuah karikatur di media cetak," kata Butet, pemeran
Presiden Republik Mimpi, saat dihubungi di Yogyakarta, Jumat (2/3),
sehubungan dengan rencana Menteri Komunikasi dan Informatika
(Menkominfo) Sofyan Djalil untuk mensomasi tayangan tersebut.
Sebelumnya, Menkominfo Sofyan Djalil di Jakarta, Kamis (1/3),
mengatakan, pendidikan politik melalui tontonan seperti itu tidak
benar, tetapi dirinya tidak bisa melarang.
"Saya akan mempelajari, jika memungkinkan, kami akan melayangkan
somasi," katanya.
Butet menambahkan, jika ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan
adanya tayangan Republik Mimpi ini, prosedur hukumnya memang melalui
somasi. Namun, ia mengajak semua pihak berpikir dewasa bahwa demokrasi
salah satunya mensyaratkan selain dipuji, harus siap pula untuk dikritik.
"Maka, dalam konteks tayangan Republik Mimpi ini apabila kemudian ada
somasi, itu artinya demokrasi yang selama ini kita dengungkan, masih
memprihatinkan, " tegasnya.
'Raja Monolog' ini melanjutkan, kalau tayangan Republik Mimpi
dilarang, hak demokrasi publik tidak bisa terpenuhi, di samping hak
untuk memperoleh hiburan dari sajian seni peran tersebut.
Karena itu, ia mengajak siapapun untuk menyikapi secara dewasa dengan
pikiran jernih bahwa tayangan Republik Mimpi hanyalah bersifat hiburan
yang mendidik dan mengkritik, tanpa ada maksud untuk menghina apalagi
mengolok-olok pribadi-pribadi tertentu. (*/bun)
dan Informasi Sofjan Jalil melakukan somasi terhadap tayangan Republik
Mimpi di Metro TV mendapat tanggapan serius.
Persoalannya, para mantan presiden yang ditirukan dalam acara tersebut
justru sama sekali tidak merasa terganggu. Setidaknya itu terungkap
dari mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan mantan
Presiden Megawati, akhir pekan lalu.
Menurut Sekjen DPP PDI Perjuangan Pramono Anung, penampilan tokoh
Megakarti yang menirukan sosok mantan Presiden Megawati Soekarnoputri
dinilai masih dalam batas yang wajar.
"Ibu tidak pernah komentar dan senyum-senyum saja melihat tontonan
yang menampilkan sosok Megakarti," kata Pramono Anung kepada para
wartawan seusai diskusi dielaktika demokrasi di Gedung DPR.
Rencana somasi itu, kata Pramono yang akrab disapa Pram itu,
menunjukkan betapa pemerintah memiliki telinga tipis dan tidak siap
menerima kritik.
"Ini konsekuensi pemimpin dan pemerintah yang lahir dalam era
reformasi yang menjunjung tinggi demokrasi dan kebebasan berekspresi.
Para pemimpin itu harus siap menghadapi parodi politik seperti yang
ditampilkan dalam tayangan Republik Mimpi," papar Pram.
Apalagi, parodi yang ditampilkan itu mengungkapkan realitas yang
selama ini dirasakan dalam masyarakat. Sebab itu, jika alasan somasi
yang bakal diajukan pemerintah itu berkaitan dengan soal etis atau
tidak etis, sebaiknya masyarakatlah yang memberikan penilaian.
"Silakan tanya masyarakat apa betul acara itu tidak etis. Masyarakat
itu sudah pintar dan punya swa-sensor dalam dirinya untuk menentukan
etis tidaknya sebuah tayangan televisi," kata Pram sembari menambahkan
langkah somasi yang bakal ditempuh Sofjan Jalil itu sama dengan
membesar-besarkan persoalan yang tak bermanfaat banyak bagi masyarakat
luas.
SIAPKAN KUASA HUKUM
Mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur mengaku terkejut
dengan rencana Menteri Negara Informasi dan Komunikasi yang akan
mensomasi tayangan Republik Mimpi di Metro TV yang digagas pakar
komunikasi politik Effendi Ghazali. Bahkan Gus Dur sudah menyiapkan
kuasa hukum dari DPP Partai Kebangkitan Bangsa untuk membela tayangan
tersebut, jika Sofjan Jalil serius melakukan somasi.
Demikian diungkapkan Effendi Gazali kepada para wartawan, usai
mengunjungi Gus Dur yang sedang menjalani perawatan di Ruang
Cenderawasih Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Jumat (2/3) siang.
Gus Dur, seperti dituturkan Effendi Ghazali sangat mendukung acara
parodi politik.
"Parodi politik yang merupakan humor politik itu relatif tidak ada
batasnya," ujar Effendi menirukan Gus Dur. Masih mengutip Gus Dur,
Effendi mengatakan, bahwa pemimpin dan bangsa yang kuat adalah mereka
yang mampu menertawakan dirinya sendiri.
Menyoal dukungan yang diberikan Gus Dur, Effendi sendiri merasa
terkejut. Karena, kata Effendi, ketika bertemu di rumah sakit Gus Dur
tidak membicarakan soal bantuan kuasa hukum tersebut.
"Setelah pulang dari rumah sakit, tiba-tiba Pak Ikhsan Abdullah SH
(kuasa hukum Gus Dur dan PKB, red) menelepon saya dan menyatakan siap
membantu jika pemerintah serius melakukan somasi," kata Effendi.
Munculnya dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari dua mantan
presiden tersebut membuat Effendi Gazali dan kawan-kawan tetap
bersemangat menelorkan kreatifitas yang memberikan proses edukasi
dalam melakukan komunikasi politik pada era demokrasi.
"Ini hadiah dari Gus Dur untuk kreatifitas dan dukungan keluarga
News.Com di seluruh Indonesia. Ini betul-betul 'surprise'. Terima
kasih patut kami sampaikan kepada Gus Dur, Ibu Mega dan keluarga Pak
Harto yang bisa memahami dan menerima tayangan parodi politik itu,"
kata Effendi Gazali. (*/rit)
BUTET : REPUBLIK MIMPI IBARAT KARIKATUR
mengatakan bahwa program acara Republik Mimpi yang ditayangkan di
salah satu stasiun televisi swasta tidak bemaksud menghina siapapun
dan tontonan di layar kaca ini semata-mata hanya mem-parodi-kan tokoh
politik.
"Tak ada unsur penghinaan dalam Republik Mimpi, karena tontonan ini
tak ubahnya sebuah karikatur di media cetak," kata Butet, pemeran
Presiden Republik Mimpi, saat dihubungi di Yogyakarta, Jumat (2/3),
sehubungan dengan rencana Menteri Komunikasi dan Informatika
(Menkominfo) Sofyan Djalil untuk mensomasi tayangan tersebut.
Sebelumnya, Menkominfo Sofyan Djalil di Jakarta, Kamis (1/3),
mengatakan, pendidikan politik melalui tontonan seperti itu tidak
benar, tetapi dirinya tidak bisa melarang.
"Saya akan mempelajari, jika memungkinkan, kami akan melayangkan
somasi," katanya.
Butet menambahkan, jika ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan
adanya tayangan Republik Mimpi ini, prosedur hukumnya memang melalui
somasi. Namun, ia mengajak semua pihak berpikir dewasa bahwa demokrasi
salah satunya mensyaratkan selain dipuji, harus siap pula untuk dikritik.
"Maka, dalam konteks tayangan Republik Mimpi ini apabila kemudian ada
somasi, itu artinya demokrasi yang selama ini kita dengungkan, masih
memprihatinkan, " tegasnya.
'Raja Monolog' ini melanjutkan, kalau tayangan Republik Mimpi
dilarang, hak demokrasi publik tidak bisa terpenuhi, di samping hak
untuk memperoleh hiburan dari sajian seni peran tersebut.
Karena itu, ia mengajak siapapun untuk menyikapi secara dewasa dengan
pikiran jernih bahwa tayangan Republik Mimpi hanyalah bersifat hiburan
yang mendidik dan mengkritik, tanpa ada maksud untuk menghina apalagi
mengolok-olok pribadi-pribadi tertentu. (*/bun)