yan raditya
IndoForum Addict E
- No. Urut
- 163658
- Sejak
- 31 Jan 2012
- Pesan
- 24.461
- Nilai reaksi
- 72
- Poin
- 48
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penghargaan diberikan atas pengendalian korupsi dengan jumlah laporan gratifikasi terbanyak di tahun 2015 selama memimpin Provinsi Jateng.
Penghargaan diberikan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki saat acara puncak Peringatan Festival Antikorupsi 2015, di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Kota Bandung, Kamis (10/12/2015) petang.
Ruki mengungkapkan, untuk menilai sebuah pemberian termasuk gratifikasi atau tidak, memang perlu common sense dan hati nurani. Jika berkaitan dengan jabatan maka dapat menimbulkan konflik kepentinga.
“Akar korupsi adalah penyakit tidak mampu memanage yang namanya konflik kepentingan,” katanya seperti dalam siaran pers yang disampaikan Pemprov Jateng, Jumat (11/12/2015).
Namun saat ini perkembangan pengendalian gratifikasi sangat bagus. Laporan gratifikasi sudah semakin banyak dan bahkan beberapa institusi sudah membuat unit pengendali gratifikasi. Tapi ia berharap gratifikasi tidak perlu melaporkan ke KPK melainkan ke ibstitusinya masin g-masing.
“Kalau di Bank, kan ada direktur kepatuhan, di provinsi ada inspektur pengawas umum. Di situ saja dikelola. Kalau semua bisa melaksanakan dengan baik, Insya Allah kehidupan kita menjadi normal,” tandasnya.
Adapun komitmen Ganjar dalam pengendalian korupsi di Pemprov Jateng dibuktikan dengan mengembalikan barang-barang yang diterimanya selama menjabat gubernur.
Misalnya, pada 23 Januari 2014, Ganjar mengembalikan empat barang. Antaralain jaket Harley Davidson, ornamen emas 24 karat seberat 10 gram, radio bermaterial kayu, dan satu set alat kosmetik yang pernah diterima istrinya, Siti Atikoh Supriyanti. Laporan gratifikasi yang diterima pejabat pemprov Jateng juga secara rutin disampaikan pemprov Jateng kepada KPK.
Ganjar Pranowo mengatakan, pengendalian gratifikasi juga dilakukan dengan membuat komite integritas di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan menginstruksikan agar para pejabat melaporkan harta kekayaannya.
“Komite integritas saya buat hingga tingkat bawah. Saya ‘iming-imingi’ kalau mau jadi whistle blower, awasi teman-temanmu, saya tawari promosi jabatan," katanya.
Penghargaan diberikan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki saat acara puncak Peringatan Festival Antikorupsi 2015, di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Kota Bandung, Kamis (10/12/2015) petang.
Ruki mengungkapkan, untuk menilai sebuah pemberian termasuk gratifikasi atau tidak, memang perlu common sense dan hati nurani. Jika berkaitan dengan jabatan maka dapat menimbulkan konflik kepentinga.
“Akar korupsi adalah penyakit tidak mampu memanage yang namanya konflik kepentingan,” katanya seperti dalam siaran pers yang disampaikan Pemprov Jateng, Jumat (11/12/2015).
Namun saat ini perkembangan pengendalian gratifikasi sangat bagus. Laporan gratifikasi sudah semakin banyak dan bahkan beberapa institusi sudah membuat unit pengendali gratifikasi. Tapi ia berharap gratifikasi tidak perlu melaporkan ke KPK melainkan ke ibstitusinya masin g-masing.
“Kalau di Bank, kan ada direktur kepatuhan, di provinsi ada inspektur pengawas umum. Di situ saja dikelola. Kalau semua bisa melaksanakan dengan baik, Insya Allah kehidupan kita menjadi normal,” tandasnya.
Adapun komitmen Ganjar dalam pengendalian korupsi di Pemprov Jateng dibuktikan dengan mengembalikan barang-barang yang diterimanya selama menjabat gubernur.
Misalnya, pada 23 Januari 2014, Ganjar mengembalikan empat barang. Antaralain jaket Harley Davidson, ornamen emas 24 karat seberat 10 gram, radio bermaterial kayu, dan satu set alat kosmetik yang pernah diterima istrinya, Siti Atikoh Supriyanti. Laporan gratifikasi yang diterima pejabat pemprov Jateng juga secara rutin disampaikan pemprov Jateng kepada KPK.
Ganjar Pranowo mengatakan, pengendalian gratifikasi juga dilakukan dengan membuat komite integritas di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan menginstruksikan agar para pejabat melaporkan harta kekayaannya.
“Komite integritas saya buat hingga tingkat bawah. Saya ‘iming-imingi’ kalau mau jadi whistle blower, awasi teman-temanmu, saya tawari promosi jabatan," katanya.