yan raditya
IndoForum Addict E
- No. Urut
- 163658
- Sejak
- 31 Jan 2012
- Pesan
- 24.461
- Nilai reaksi
- 72
- Poin
- 48
Gubernur Soekarwo curhat terkait lambatnya pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol di Jatim.
Curhat tersebut disampaikan Pakde Karwo, ketika menerima Staf Ahli Wakil Presiden RI Muhammad Abduh, Rabu (1/7/2015) di Kantor Gubernur, Jalan Pahlawan, Surabaya.
Menurut Pakde Karwo, salah satu penghambat pembangunan jalan tol adalah sulitnya pembebasan lahan dari Tanah Kas Desa (TKD).
"Itu yang selama ini terjadi di Jatim," katanya.
TKD merupakan aset Negara dan menjadi wewenang Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Ketika dipakai untuk jalan tol, maka harus diganti berupa aset juga.
"Itu seringkali yang menyulitkan," jelasnya.
Pihaknya, lanjut Pakde mengusulkan agar TKD bisa diganti dengan uang, yang kemudian disimpan di kas desa.
"Tapi semua itu jadi kewenangan Mendagri," tegasnya.
Agar ide tersebut terwujud, dirinya minta segera ada pertemuan antara Mendagri, Menteri Keuangan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Kantor Perbendaharaan. Sehingga permasalahan yang muncul terkait pembebasan TKD dapat dibahas secara menyeluruh.
"Bukan parsial, seperti yang selama ini terjadi," tandasnya.
Selain TKD, hal lain yang jadi penghambat adalah tanah milik marinir, perkebunan, permasalahan ahli waris, dan tanah yang tidak mempunyai kelengkapan surat kepemilikan.
Dalam kesempatan tersebut, mantan Sekdaprov Jatim ini juga menceritakan pengalaman yang terjadi di Jombang. Yakni, ada tanah sawah diuruk dengan tanah sehingga menjadi tanah kering. Itu dilakukan oknum di masyarakat agar harganya menjadi tinggi.
"Ini merupakan kasus baru dan akan dibahas oleh pemerintah pusat," pungkasnya.
Staf Ahli Wakil Presiden RI Muhammad Abduh mengaku akan menyampaikan aspirasi dan ide terobosan dari Gubernur Soekarwo kepada Pemerintah Pusat.
"Ide Pak Gubernur sangat bagus dan patut dibahas lebih lanjut," terangnya.
Menurutnya, pembangunan tol Trans Jawa antara Cikampek sampai Surabaya sejauh 615 kilometer harus rampung pada Februari 2018.
"Untuk mewujudkan target tersebut terwujud, di Kementerian Pekerjaan Umum saat ini tersedia anggaran sebesar Rp 5 triliun," imbuh Abduh.
Curhat tersebut disampaikan Pakde Karwo, ketika menerima Staf Ahli Wakil Presiden RI Muhammad Abduh, Rabu (1/7/2015) di Kantor Gubernur, Jalan Pahlawan, Surabaya.
Menurut Pakde Karwo, salah satu penghambat pembangunan jalan tol adalah sulitnya pembebasan lahan dari Tanah Kas Desa (TKD).
"Itu yang selama ini terjadi di Jatim," katanya.
TKD merupakan aset Negara dan menjadi wewenang Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Ketika dipakai untuk jalan tol, maka harus diganti berupa aset juga.
"Itu seringkali yang menyulitkan," jelasnya.
Pihaknya, lanjut Pakde mengusulkan agar TKD bisa diganti dengan uang, yang kemudian disimpan di kas desa.
"Tapi semua itu jadi kewenangan Mendagri," tegasnya.
Agar ide tersebut terwujud, dirinya minta segera ada pertemuan antara Mendagri, Menteri Keuangan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Kantor Perbendaharaan. Sehingga permasalahan yang muncul terkait pembebasan TKD dapat dibahas secara menyeluruh.
"Bukan parsial, seperti yang selama ini terjadi," tandasnya.
Selain TKD, hal lain yang jadi penghambat adalah tanah milik marinir, perkebunan, permasalahan ahli waris, dan tanah yang tidak mempunyai kelengkapan surat kepemilikan.
Dalam kesempatan tersebut, mantan Sekdaprov Jatim ini juga menceritakan pengalaman yang terjadi di Jombang. Yakni, ada tanah sawah diuruk dengan tanah sehingga menjadi tanah kering. Itu dilakukan oknum di masyarakat agar harganya menjadi tinggi.
"Ini merupakan kasus baru dan akan dibahas oleh pemerintah pusat," pungkasnya.
Staf Ahli Wakil Presiden RI Muhammad Abduh mengaku akan menyampaikan aspirasi dan ide terobosan dari Gubernur Soekarwo kepada Pemerintah Pusat.
"Ide Pak Gubernur sangat bagus dan patut dibahas lebih lanjut," terangnya.
Menurutnya, pembangunan tol Trans Jawa antara Cikampek sampai Surabaya sejauh 615 kilometer harus rampung pada Februari 2018.
"Untuk mewujudkan target tersebut terwujud, di Kementerian Pekerjaan Umum saat ini tersedia anggaran sebesar Rp 5 triliun," imbuh Abduh.