Demi Rakyat, Brazil Langgar Hak Paten Merck
BRASILIA, JUMAT - Demi rakyatnya yang menderita AIDS, Presiden Brazil, Luiz Inacio Lula da Silva, Jumat (4/5), memutuskan melanggar hak paten Perusahaan Farmasi Merck dengan membeli obat generik AIDS, Efavirenz, langsung dari India yang jauh lebih murah. Pemerintah Brazil juga memutuskan pengobatan gratis bagi warganya yang mengidap AIDS.
Beberapa negara seperti Kanada dan Italia, melakukan hal serupa dengan merujuk pada salah satu klausul kesepakatan Organisasi Perdagangan Dunia yang mengabaikan hak paten obat demi kesehatan publik. AIDS di Brazil sudah menjadi endemi dengan persentase penderita 0,6, sama dengan di AS.
Brazil menginginkan harga obat per butir 0,65 dollar AS seperti harga di Thailand, sementara Merck yang berkantor di New Jersey cuma menawarkan potongan 30 persen, yakni seharga 1,59 dollar AS per butir. Oleh karena itu, pemerintah Brazil akan mengimpor obat dari India yang harga per butir cuma 45 sen dollar AS. Pemerintah Brazil bahkan berniat memproduksi sendiri obat tersebut setelah mengimpor dari India.
Dalam empat tahun terakhir, Brazil melipatgandakan pengeluaran untuk membeli obat anti retroviral hampir senilai 495 juta dollar AS. Setiap tahun, seluruh pasien AIDS di Brazil membeli Efavirenz 580 juta dollar AS. Bandingkan dengan harga obat generik yang hanya 166 juta dollar AS. Dengan mengkonsumsi obat generik, bisa dihemat uang 30 juta tahun ini, atau 236,8 juta dollar AS pada tahun 2012.
Warga Brazil penderita AIDS yang saat ini sekitar 200.000 orang, menyambut gembira keputusan pemerintah. "Peluang bagus untuk memperluas akses. Kami senang pemerintah mengambil langkah yang tepat," kata Michel Lotrowska, Kepala Medecins Sans Frontieres, sebuah yayasan kemanusiaan yang bergerak di bidang pengobatan AIDS.
Tidak demikian dengan Federasi Internasional Asosiasi dan Manufaktur Farmasi. Mereka mengkritik keputusan Pemerintah Brazil. Menurut mereka, perubahan distribusi hanya bisa dijamin dengan finansial yang kuat dengan kolaborasi perusahaan yang mengembangkan terapi baru. (Reuters/WIN)
BRASILIA, JUMAT - Demi rakyatnya yang menderita AIDS, Presiden Brazil, Luiz Inacio Lula da Silva, Jumat (4/5), memutuskan melanggar hak paten Perusahaan Farmasi Merck dengan membeli obat generik AIDS, Efavirenz, langsung dari India yang jauh lebih murah. Pemerintah Brazil juga memutuskan pengobatan gratis bagi warganya yang mengidap AIDS.
Beberapa negara seperti Kanada dan Italia, melakukan hal serupa dengan merujuk pada salah satu klausul kesepakatan Organisasi Perdagangan Dunia yang mengabaikan hak paten obat demi kesehatan publik. AIDS di Brazil sudah menjadi endemi dengan persentase penderita 0,6, sama dengan di AS.
Brazil menginginkan harga obat per butir 0,65 dollar AS seperti harga di Thailand, sementara Merck yang berkantor di New Jersey cuma menawarkan potongan 30 persen, yakni seharga 1,59 dollar AS per butir. Oleh karena itu, pemerintah Brazil akan mengimpor obat dari India yang harga per butir cuma 45 sen dollar AS. Pemerintah Brazil bahkan berniat memproduksi sendiri obat tersebut setelah mengimpor dari India.
Dalam empat tahun terakhir, Brazil melipatgandakan pengeluaran untuk membeli obat anti retroviral hampir senilai 495 juta dollar AS. Setiap tahun, seluruh pasien AIDS di Brazil membeli Efavirenz 580 juta dollar AS. Bandingkan dengan harga obat generik yang hanya 166 juta dollar AS. Dengan mengkonsumsi obat generik, bisa dihemat uang 30 juta tahun ini, atau 236,8 juta dollar AS pada tahun 2012.
Warga Brazil penderita AIDS yang saat ini sekitar 200.000 orang, menyambut gembira keputusan pemerintah. "Peluang bagus untuk memperluas akses. Kami senang pemerintah mengambil langkah yang tepat," kata Michel Lotrowska, Kepala Medecins Sans Frontieres, sebuah yayasan kemanusiaan yang bergerak di bidang pengobatan AIDS.
Tidak demikian dengan Federasi Internasional Asosiasi dan Manufaktur Farmasi. Mereka mengkritik keputusan Pemerintah Brazil. Menurut mereka, perubahan distribusi hanya bisa dijamin dengan finansial yang kuat dengan kolaborasi perusahaan yang mengembangkan terapi baru. (Reuters/WIN)
