Politik Ciduk Pejabat Lokal, Apakah Strategi KPK Sudah Tepat?

Discussion in 'Gossip, Berita & Politik' started by politik, 7 Dec 2018 at 09:44.

  1. politik

    politik IndoForum Beginner C

    No. Urut:
    288509
    Joined:
    14 May 2018
    Messages:
    732
    Likes Received:
    0
    Trophy Points:
    16
    Gender:
    Male
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin gencar menciduk para pejabat lokal yang korupsi. Pada bulan Oktober, KPK menetapkan kepala daerah ke-100 sebagai tersangka korupsi. Namun apakah strategi KPK sudah tepat? Pencapaian KPK tidak boleh diabaikan, tetapi diperlukan pendekatan baru jika KPK ingin mematahkan mata rantai korupsi di Indonesia. KPK perlu memperluas targetnya, dari politik lokal ke Jakarta. Pertanyaannya, apakah KPK memiliki kekuatan untuk menargetkan elit politik Jakarta tanpa menderita konsekuensi yang signifikan?

    Oleh: Adnan Topan Husodo (Indonesia at Melbourne)

    Ketika lima komisioner baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilantik pada akhir tahun 2015, banyak pengamat yang memiliki keberatan serius tentang bagaimana mereka akan bekerja. Tetapi jumlah politisi lokal yang ditangkap karena suap oleh KPK selama dua tahun terakhir, telah benar-benar mengejutkan.

    Setidaknya 22 kepala daerah dari berbagai daerah dan latar belakang partai politik, telah ditetapkan sebagai tersangka setelah “operasi tangkap tangan” pada tahun 2018. Pada bulan Oktober, KPK menetapkan kepala daerah ke-100 sebagai tersangka korupsi, sejak badan itu didirikan.

    Para komisioner KPK telah berjanji untuk terus menginvestigasi dan menangkap para pemimpin lokal dengan kekuatan mereka saat ini, selama partai politik menolak reformasi dan gagal untuk bertindak bersih.

    KPK telah menentang banyak ancaman terhadap operasi yang sedang berlangsung dan prediksi pesimistis bahwa KPK akan mengalami nasib yang sama dengan institusi serupa di negara-negara berkembang lainnya dan tak lagi memiliki kekuatan. Sebenarnya, KPK adalah salah satu dari beberapa contoh penegak hukum yang fungsional di Indonesia—sesuatu yang masih ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia dari polisi dan jaksa.

    Namun di tengah kesuksesan ini, kita patut mempertimbangkan strategi KPK. Apakah KPK hanya menargetkan kelompok terlemah, pemimpin daerah, yang memiliki sedikit atau tidak ada perlindungan politik dari Jakarta? Dan meskipun ada sejumlah penangkapan, dapatkah strategi ini mendorong perubahan struktural yang signifikan?

    POLITIK UANG: REFORMASI KEUANGAN POLITIK TERTINGGAL
    Sejak Indonesia mengadakan pemilu demokratis pertama setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1999, uang telah memiliki pengaruh besar terhadap politik Indonesia. Peraturan tentang dana kampanye dan tata kelola keuangan partai politik masih sangat lemah.

    Masalah utamanya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memiliki kekuatan untuk melakukan investigasi terhadap laporan keuangan kampanye yang mencurigakan atau penyalahgunaan sumbangan politik. Jika mendeteksi kemungkinan pelanggaran, KPU hanya dapat meminta akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan, dan audit ini adalah audit kepatuhan, bukan audit investigatif.

    Selanjutnya, batas waktu untuk penyelidikan pelanggaran dana kampanye sangat singkat (30 hari) sehingga hampir tidak mungkin bagi aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti setiap pelanggaran yang mungkin terjadi.

    Yang lebih buruk lagi, banyak praktik suap yang umum dalam kontes partai politik internal, tidak dapat diproses secara hukum sebagai korupsi. Misalnya, jika seorang kandidat untuk posisi kepemimpinan dalam partai politik menyuap anggota partainya untuk mengamankan posisi, tetapi tidak menggunakan dana publik, tidak ada dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk bertindak.

    Baca Artikel Selengkapnya di sini

Share This Page


Pasang iklan disini dapat menyebabkan produk dikenal, omzet naik, keuntungan bertambah, good investment dan brand image. Contact Us untuk memulai.

JAKARTA | BANDUNG | PEKANBARU | SURABAYA | SEMARANG