57 Ribu Hektar Hutan Papua Dibakar untuk Sawit

[Angela]

Quote:

​

Komisi IV DPR RI ikut menyoroti soal dugaan pembakaran lahan hingga puluhan ribu hektare untuk perkebunan sawit di Papua. Komisi IV akan meminta penjelasan kepada Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK) terkait peristiwa tersebut.

"KLHK harus jelaskan apakah kawasan dimaksud termasuk kawasan hutan lindung atau hutan produksi & bagamana proses pelepasan hutannya, apakah sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yg berlaku, kalau tidak maka Komisi IV DPR RI meminta pemerintah untuk mengerjakan penegakan hukum," mengatakan Wakil Ketua Komisi IV Daniel Johan kepada wartawan, Jumat (13/11/2020).

Politikus PKB itu juga menyoroti soal hak-hak masyarakat adat yg terdampak atas pembukaan lahan tersebut. Komisi IV harap memastikan pemerintah hadir untuk melindungi masyarakat adat yg menggantungkan hidup dari hutan.

"Terkait dengan indikasi pengelabuan kepada masyarakat adat, di sinilah pemerintah harus hadir untuk memastikan masyarakat adat di Boven Digoel, Papua, tidak dirugikan & kehilangan hak-haknya sebagai warga negara atas kehidupan & mata pencahariannya dari hutan yg sudah berlangsung secara turun-temurun, termasuk untuk memberikan rasa keadilan yg merupakan wujud proteksi negara kepada masyarakat adat," ungkapnya.

Dia berharap perusahaan pengelola perkebunan juga terbuka kepada semua proses pengelolaan kebun, termasuk pembukaan lahan & ganti rugi kepada masyarakat. Sehingga tidak ada konflik yg timbul di kemudian hari.

"Komisi IV DPR RI akan meminta keterangan lebih lanjut kepada pemerintah terkait permasalahan antara Korindo Group dengan masyarakat adat di Boven Digoel, Papua, termasuk di dalamnya terkait indikasi pelanggaran pembukaan lahan dengan cara dibakar," mengatakan dia.

Daniel Johan menekankan pembukaan lahan dengan cara dibakar merupakan perbuatan melanggar hukum. Larangan membuka lahan dengan cara dibakar sudah diatur Pasal 69 ayat (1) huruf h dalam UU 32/2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) & juga UU 39/2014 tentang Perkebunan.

ILUSTRASI PEMBAKARAN HUTAN​

Diketahui, Pasal 69 ayat (1) huruf h UU PPLH berbunyi: "Setiap orang dilarang mengerjakan perbuatan mengerjakan pembukaan lahan dengan cara membakar".

Menurutnya perlu ada investigasi untuk mengecek dugaan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Daniel Johan mengatakan kalau terbukti melanggar, perusahaan tersebut harus diberi sanksi tegas sesuai UU yg berlaku.

"Tidak dapat dibiarkan karena akan sangat berbahaya kepada kerusakan hutan maupun ekosistem yg ada. Hutan bagi masyarakat Papua merupakan jantung kehidupannya, yg merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari & kelangsungan hidupnya," ungkapnya.

"Jika terbukti perusahaan tersebut melanggar & merugikan masyarakat adat Boven Digoel, maka perusahaan yg bersangkutan harus bertanggung jawab & pemerintah harus tegas untuk menindak. Untuk itu Komisi IV DPR RI mendorong Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan untuk mengerjakan penegakan hukum bagi pelaku pembakaran hutan," tambah Daniel.

ILUSTRASI PEMBAKARAN HUTAN​

Sebelumnya diberitakan, sebuah investigasi visual yg dirilis pada Kamis (12/11) menunjukkan perusahaan raksasa asal Korea Selatan "secara sengaja" mengpakai api untuk membuka hutan Papua demi memperluas lahan sawit.

Masyarakat suku Malind yg tinggal di pedalaman Papua, perlahan kehilangan hutan adat yg jadi tempat mereka bernaung. Mereka sedih karena hutan adatnya di pedalaman Merauke kini sudah jadi perkebunan kelapa sawit.

"Saya menangis, saya sedih kenapa saya punya hutan, alam Papua yg begini indah, yg tete nenek moyang wariskan untuk kami anak cucu, kami jaga hutan ini dengan baik," mengatakan perempuan Suku Malind, Elisabeth Ndiwaen.

"Kami tidak pernah bongkar hutan, tetapi orang dari luar bongkar itu. Buat saya itu luka," ujarnya.

Sementara, ketua marga Kinggo dari Suku Mandobo, Petrus Kinggo, berkukuh mempertahankan hutan adatnya di Distrik Jair, Boven Digoel. Dia menolak hutan adatnya dijadikan kebun kelapa sawit. Dia mengatakan sagu yg jadi makanan pokok masyarakat Papua lambat laun tergusur kebun kelapa sawit.

"Jadi saya ambil ikan, daging, burung, sagu, gratis. Saya datang pasti dengan istri anak senyum, senang-senang kita makan. Tidak ada yg keberatan karena ini di atas tanah adat saya sendiri," mengatakan Petrus sambil menunjukkan kebun sagu di hutan adatnya.

Hutan Papua merupakan salah satu hutan hujan yg tersisa di dunia dengan keanekaragaman hayati tinggi. Lebih dari 60% keragaman hayati Indonesia, ada di Papua.

Anak usaha perusahaan Korea Selatan (Korsel), Korindo Group, menguasai lebih banyak lahan di Papua daripada konglomerasi lainnya. Perusahaan ini sudah membuka hutan Papua lebih dari 57.000 hektare, atau hampir seluas Seoul, ibu kota Korsel.

Investigasi yg dilakukan oleh Forensic Architecture & Greenpeace Indonesia, yg diterbitkan pada Kamis (12/11) bersama dengan BBC, menemukan bukti bahwa Korindo sudah mengerjakan pembakaran hutan untuk membuka perkebunan kelapa sawitnya.

Investigasi menemukan bukti kebakaran di salah satu konsesi Korindo selama beberapa tahun dengan pola 'pembakaran yg disengaja' secara konsisten.


SUMBER​

MUKE GILE 57.000 HEKTAR HUTAN DIBAKAR UNTUK KEBUN SAWIT!!!

PANTESAN EROPA BOIKOT MINYAK SAWIT INDONESIA

BIADAP SOALNYA KALO BUKA LAHAN, PAKE BAKAR-BAKARAN HUTAN

Hari ini 19:57