yan raditya
IndoForum Addict E
- No. Urut
- 163658
- Sejak
- 31 Jan 2012
- Pesan
- 24.461
- Nilai reaksi
- 72
- Poin
- 48
Disampaikan Melani (33), penjual kerudung di samping Blok A, pasar Tanah Abang. "Satpol nongkrong terus. Omset kami tambah turun. Yang mau beli pada takut ditongkrongin Satpol PP," katanya.
Khusus untuk puasa tahun ini, ia mengeluarkan modal dagangan Rp30 juta. Dengan harapan keuantungan dengan jumlah yang sama saat lebaran nanti.
"Balik modal saja kami belom tahu. Yang belanja sepi pada takut dan diusir. Sehari kami paling dapet Rp300 sampai 500 ribu," katanya.
Melani yang sudah berdagang sejak umur 16 tahun mengakui bahwa lapak yang ditempatinya sudah turun temurun, sejak kakeknya.
Kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, dianggapnya menyusahkan mereka. Kebijakan tersebut akan mengganggu penghasilan mereka dengan omset yang tidak jelas. Padahal kebutuhan mereka terus bertambah.
"Ngontrak rumah aja Rp1,5 juta sebulan. Belum makan sama sekolah dua anak," katanya kesal.
Rencana Jokowi dan Wakil Gubernur Basuki T Purnama mengusir pedagang pendatang membuatnya kesal. "Mereka berdua juga pendatang. Ga usah ngusir orang, kalian balik kampung aja sana," katanya.
Ia mengingatkan janji mereka dulu yang akan membantu mereka sebagai masyarakat lemah."Sekarang udah lupa sama janjinya. Nyesel milih mereka. Inget azab di akhirat," ujarnya dengan nada tinggi.
Ia dan ke 12 keluarganya yang menjadi PKL akan terus bertahan dan menolak pindah ke Blok G. "Emang ngasih jaminan buat usaha kami. Kalau ada jaminan omset Rp500 ribu sehari kami pikirin buat pindah. Blok G bau dan kotor, mana mau yang beli masuk," katanya.
Rohman (35) pedagang pakaian anak mengatakan hal yang sama. Ia berjualan di dekat bundaran. Keberadaan Satpol PP sangat mengganggu omset usahanya. Para pembeli menjadi enggan mampir ke lapaknya. Mereka hanya mampir sebentar lalu pergi.
"Semenjak puasa kami repot. Satpol PP ganggu usaha aja. Jokowi-Ahok maksa kami pindah ke Blok G. Kami malas. Yang beli belum tentu mau dateng. Tempatnya bau, kumuh, ga aman sama banyak copet," katanya.
Ia juga mengatakan bila malam hari Blok G jadi menyeramkan."Kalau malem jadi tempat pelacuran. Tempat tidur copet sama gembel. Kalo kami jualan di sana gimana barang kami. Entar pada ilang lagi," katanya.
Selain itu, tidak ada jaminan buat pedagang akan omsetnya."Kami cari makan halal. Makanya kami dagang. Kami dagang pakai modal. Buat puasa sekarang saya udah ngemodal Rp 15 juta. Sekarang penghasilan mepet banget. Yang beli sepi. Gimana mau balik modal," katanya.
Ia mengatakan kebijakan pemerintah DKI mirip lintah darat yang mencekik mereka perlahan. "Jangan ganggu kami cari makan. Kalau perut lapar bisa kriminal. Tambah repot semua nanti," katanya.
Omen seorang pemuda yang mengaku anak kampung Tanah Abang mengatakan usaha parkiran dia dan kelompoknya jadi sangat terganggu."Sekarang sepi. Paling dapet Rp500 ribu sehari. Itu juga bersih harus setor dana kordinasi sana sini kayak polisi," katanya.
Untuk kordinasi bisa tergantung banyaknya penghasilan parkir. "Kalo kayak sekarang kordinasi Rp250 ribu. Sisanya baru kami bagi-bagi. Kalau puasa tahun kemarin kami bisa dapet sampe Rp2 juta sehari," katanya.
Sepinya lapak parkir karena petugas Satpol PP mengusir kendaraan pembeli yang akan parkir. "Yang mau parkir pinggir jalan pada takut sama Satpol. Tempat parkir kami jadi sepi," katanya.
Ia menganggap kebijakan tersebut justru membahayakan."Kalau perut laper orang bisa gelap mata bang. Kami mau usaha apalagi kalo parkiran udah ga boleh," katanya.
Terkait hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama, mencari startegi baru membereskan premanisme perparkiran ini. "Premanisme itu tidak disingkirkan. Sesuai kata Pak Gubernur, mereka akan dipekerjakan, kami sepertinya sanggup gaji mereka Rp4 juta per bulan," katanya di Balai Kota, Jumat 28 Juni 2013.