yan raditya
IndoForum Addict E
- No. Urut
- 163658
- Sejak
- 31 Jan 2012
- Pesan
- 24.461
- Nilai reaksi
- 72
- Poin
- 48
Gubernur Jawa Timur, Soekarwo minta Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) memberi kelonggaran pada 11 perguruan tinggi swasta (PTS) di Jatim yang sudah dibekukan.
Soekarwo berdalih ada nasib ribuan mahasiswa yang dipertaruhkan dalam urusan ini.
Gubernur yang akrab dipanggil Pakde Karwo minta Kemenristekdikti memberikan waktu bagi PTS-PTS itu untuk melengkapi semua kekurangan yang disebut Kemenristekdikti.
“Menurut saya boleh saja itu (pembekuan dan penutupan) dilakukan. Tetapi tolong berilah waktu kepada mereka (PTS) untuk berbenah," tutur Pakde Karwo di Gedung Negara Grahahadi, Senin (15/6/2015).
Penutupan PTS-PTS di daerah secara tiba-tiba, kata Pakde Karwo, akan memunculkan dampak besar, khususnya bagi mahasiswa. Juga berpengaruh pada masyarakat di daerah tempat PTS itu berada.
"Sebab tidak sedikit PTS itu yang menjadi andalan masyarakat setempat untuk mendapatkan pendidikan tinggi," katanya.
Gubernur berharap masa toleransi untuk membenahi diri itu paling lama satu tahun.
"Perlu juga dipikirkan untuk memberi bantuan. Kalau langsung ditutup kasihan, karena di sana ada mahasiswanya, ada dosennya, dan ada pegawainya,” katanya.
Kepada para pemimpin PTS yang masuk zona merah, Gubernur Soekarwo juga minta mereka secepatnya berbenah, melengkapi semua persyaratan yang masih kurang.
”Yang saya tawarkan ini model solusi, bukan peraturan. Jadi berapa lama yang dibutuhkan untuk pembenahan, itu terserah dari kementerian. Yang jelas jangan sampai kemudian hal ini dianggap sebagai hukuman. Karena ini terkait pendidikan, jadi prosesnya harus proses pendidikan dari negara terhadap rakyatnya,” pungkasnya.
Puluhan ribu mahasiswa di 12 perguruan tinggi swasta (PTS) resah. Ini setelah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) memberi status nonaktif karena kampus dianggap bermasalah.
Status itu sebelum sudah menimpa 11 PTS di Jatim. Bedanya 11 kampus itu semuanya memang sudah lama tidak beroperasi.
Di kampus Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Budi Utomo Malang misalnya, para mahasiswa yang resah, pekan lalu sampai demonstrasi.
Aksi yang dikomendasi Ahmad Zahudi itu intinya menuntut, pihak rektorat secepatnya bertindak untuk menyelamatkan sekitar 16.000 mahasiswa di sana.
“Tapi Alhamdulillah, saya dengar kampus sekarang sudah mengirim berkas ke Dikti,” kata mahasiswa jurusan Pendidikan Ekonomi itu.
Keresahan serupa dialami belasan ribu mahasiswa Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri.
Adi mahasiswa jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, misalnya mengaku galau dengan agenda wisuda yang ditunggunya.
Andi yang baru selesai ujian skripsi ini khawatir acara penobatan sarjana itu tiba-tiba dilarang atau dinyatakan ilegal.
“Informasinya simpang siur. Ada yang bilang , semua kegiatan statusnya dinonaktifkan. Bukan hanya penerimaan mahasiswa baru yang dilarang, tapi juga wisuda,” ujarnya.
Sebagian keresahan itu masuk ke Dewan Perwakilan Mahasiswa (DMP) UNP. Namun demikian, hingga kini, organisasi intra kampus ini masih bisa menahan diri. Tidak sampai berunjuk rasa ke manajemen kampus.
Ketua DPM UNP Kediri, Hafidz al Fauzi mengungkapkan, umumnya mahasiswa takut kuliahnya dihentikan atau ijazahnya nanti tidak diakui.
“Kami berharap ada dialog dengan rektor. Kami ingin mendengarkan penjelasan beliau,” tuturnya Hafidz.
Sepengetahuan Hafidz, pihak kampus sudah melakukan penyelamatan masa depan kampusnya.
Soekarwo berdalih ada nasib ribuan mahasiswa yang dipertaruhkan dalam urusan ini.
Gubernur yang akrab dipanggil Pakde Karwo minta Kemenristekdikti memberikan waktu bagi PTS-PTS itu untuk melengkapi semua kekurangan yang disebut Kemenristekdikti.
“Menurut saya boleh saja itu (pembekuan dan penutupan) dilakukan. Tetapi tolong berilah waktu kepada mereka (PTS) untuk berbenah," tutur Pakde Karwo di Gedung Negara Grahahadi, Senin (15/6/2015).
Penutupan PTS-PTS di daerah secara tiba-tiba, kata Pakde Karwo, akan memunculkan dampak besar, khususnya bagi mahasiswa. Juga berpengaruh pada masyarakat di daerah tempat PTS itu berada.
"Sebab tidak sedikit PTS itu yang menjadi andalan masyarakat setempat untuk mendapatkan pendidikan tinggi," katanya.
Gubernur berharap masa toleransi untuk membenahi diri itu paling lama satu tahun.
"Perlu juga dipikirkan untuk memberi bantuan. Kalau langsung ditutup kasihan, karena di sana ada mahasiswanya, ada dosennya, dan ada pegawainya,” katanya.
Kepada para pemimpin PTS yang masuk zona merah, Gubernur Soekarwo juga minta mereka secepatnya berbenah, melengkapi semua persyaratan yang masih kurang.
”Yang saya tawarkan ini model solusi, bukan peraturan. Jadi berapa lama yang dibutuhkan untuk pembenahan, itu terserah dari kementerian. Yang jelas jangan sampai kemudian hal ini dianggap sebagai hukuman. Karena ini terkait pendidikan, jadi prosesnya harus proses pendidikan dari negara terhadap rakyatnya,” pungkasnya.
Puluhan ribu mahasiswa di 12 perguruan tinggi swasta (PTS) resah. Ini setelah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) memberi status nonaktif karena kampus dianggap bermasalah.
Status itu sebelum sudah menimpa 11 PTS di Jatim. Bedanya 11 kampus itu semuanya memang sudah lama tidak beroperasi.
Di kampus Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Budi Utomo Malang misalnya, para mahasiswa yang resah, pekan lalu sampai demonstrasi.
Aksi yang dikomendasi Ahmad Zahudi itu intinya menuntut, pihak rektorat secepatnya bertindak untuk menyelamatkan sekitar 16.000 mahasiswa di sana.
“Tapi Alhamdulillah, saya dengar kampus sekarang sudah mengirim berkas ke Dikti,” kata mahasiswa jurusan Pendidikan Ekonomi itu.
Keresahan serupa dialami belasan ribu mahasiswa Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri.
Adi mahasiswa jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, misalnya mengaku galau dengan agenda wisuda yang ditunggunya.
Andi yang baru selesai ujian skripsi ini khawatir acara penobatan sarjana itu tiba-tiba dilarang atau dinyatakan ilegal.
“Informasinya simpang siur. Ada yang bilang , semua kegiatan statusnya dinonaktifkan. Bukan hanya penerimaan mahasiswa baru yang dilarang, tapi juga wisuda,” ujarnya.
Sebagian keresahan itu masuk ke Dewan Perwakilan Mahasiswa (DMP) UNP. Namun demikian, hingga kini, organisasi intra kampus ini masih bisa menahan diri. Tidak sampai berunjuk rasa ke manajemen kampus.
Ketua DPM UNP Kediri, Hafidz al Fauzi mengungkapkan, umumnya mahasiswa takut kuliahnya dihentikan atau ijazahnya nanti tidak diakui.
“Kami berharap ada dialog dengan rektor. Kami ingin mendengarkan penjelasan beliau,” tuturnya Hafidz.
Sepengetahuan Hafidz, pihak kampus sudah melakukan penyelamatan masa depan kampusnya.