yophi
IndoForum Beginner E
- No. Urut
- 45381
- Sejak
- 5 Jun 2008
- Pesan
- 512
- Nilai reaksi
- 15
- Poin
- 18
INILAH.COM, Jakarta - Setelah Manohara, Ambalat, kini Prita Mulyasari. Prita bukan model cantik, ia hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Namun kini menjadi magnit para capres. Dalam sekejap, Prita pun memiliki harga mahal dalam kontestasi politik 2009.
Sah saja seseorang untuk bersimpati pada sesama, bahkan itu menjadi sebuah keharusan. Namun, menjadi lain ketika yang bersimpati adalah para calon presiden. Suasana politik jelang Pemilu 2009 sepertinya membuat sesuatu yang awalnya biasa menjadi luar biasa.
Kasus Prita Mulyasari awalnya senyap. Publik pun tak banyak menoleh isu ini, termasuk media media. Namun, ‘intervensi’ para capres atas isu ini, menjadikan nilai berita Prita menduduki rangking pertama, jelas ini mengalahkan isu yang lebih berat seperti Ambalat maupun paham neoliberal yang melekat pada cawapres SBY, Boediono.
Lihat saja reaksi Wapres Jusuf Kalla yang sekaligus capres dari Partai Golkar dan Partai Hanura. Seperti menjalankan jargon politiknya ‘Lebih Cepat Lebih Baik’, JK lebih gesit dibandingkan capres lainnya, Mega maupun SBY.
“Saya minta Kapolri langsung. Kapolri bilang itu sudah ditangani jaksa. Memang laporannya ke polisi, tapi dibawa ke kejaksaan dan diproses. Saya telpon Jaksa Agung tadi, dia sedang di Pangkal Pinang,” kata JK, kemarin.
Terkait dengan komunikasi yang ia jalin dengan pihak kepolisian dan kejaksaan, JK menegaskan hal tersebut bukan upaya intervensi. Menurut JK, yang ia lakukan hanyalah mencari keadilan.
“Saya cuma tanya dia (jaksa), pak ini memang ada kesalahan ini ada kekeliruan. Saya katakan, kalau keliru perbaiki sekarang. Saya hanya mencari keadilan di tempat keadilan, itu diproses,” terang JK.
Setelah komunikasi JK dengan sejumlah penegak hukum, entah kebetulan atau tidak, tak selang lama Prita Mulysari yang kini menjadi tahanan kota, dilepas dari tahanan wanita LP Tangerang, Banten. Menariknya, sebelum kepulangan Prita, capres Megawati berkunjung ke LP wanita Tangerang.
“Saya merasa Mbak Prita mendapat satu perlakuan dan tidak manusiawi. Karena boleh saja hak warga negara apalagi dalam demokrasi seperti sekarang ini mendapat perlakuan untuk bisa menyatakan atau mengangkat permasalahan tersebut,” kata Mega yang menggelar jumpa pers di tahanan wanita Tangerang.
Seperti tak mau kalah dengan para capres lainnya, tim pemenangan SBY-Boediono juga turut mengomentari kasus Prita. Meski cenderung kalah start dengan capres lainnya, SBY sepertinya bersuaha mencari simpati di kasus Prita.
“Proses hukum harus berspirit penegakkan keadilan. Hukum bukan hanya tegak, tetapi tegak dengan adil. Dalam kaitan itu, kami berharap agar Prita bisa diputus bebas oleh hakim,” kata Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang mengaku secara resmi berbicara mewakili Tim Kampanye SBY-Boediono.
Aktivis hukum Rachland Nasidik menyerukan agar Presiden SBY membuktikan komitmennya atas perwujudan rasa keadilan masyarakat. “SBY harus memerintahkan Jaksa Agung mengusut duduk perkara penahanan Prita Mulyasari. Publik berhak tahu, Apakah ada permainan uang dibalik penggunaan excessive use of authority oleh jaksa?” katanya.
Sementara Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia (CPI) Bima Arya Sugiarto menegaskan, isu Prita Mulyasari menjadi paling seksi untuk dikomentari dan dikapitalisasi oleh para capres.
“Dibanding isu Ambalat dan Manohara, isu Prita Mulyasari memiliki nilai yang lebih, karena menyangkut isu kesehatan publik serta kebebasan berpendapat,” terangnya. Menurut dia, isu-isu tersebut juga harus dilihat apakah terkait dengan prefensi pemilih atau tidak.
Menurut dia, para capres sebenarnya tidak terjebak pada siapa yang paling cepat dalam merepsons setiap isu yang lagi booming di tengah-tengah masyarakat. Namun yang terpenting substansi dan konteks penanganan setiap isu. “Yang penting respons yang substantif dan kontesktual. Jangan terjebak pada seremoni,” imbuhya.
Sah saja seseorang untuk bersimpati pada sesama, bahkan itu menjadi sebuah keharusan. Namun, menjadi lain ketika yang bersimpati adalah para calon presiden. Suasana politik jelang Pemilu 2009 sepertinya membuat sesuatu yang awalnya biasa menjadi luar biasa.
Kasus Prita Mulyasari awalnya senyap. Publik pun tak banyak menoleh isu ini, termasuk media media. Namun, ‘intervensi’ para capres atas isu ini, menjadikan nilai berita Prita menduduki rangking pertama, jelas ini mengalahkan isu yang lebih berat seperti Ambalat maupun paham neoliberal yang melekat pada cawapres SBY, Boediono.
Lihat saja reaksi Wapres Jusuf Kalla yang sekaligus capres dari Partai Golkar dan Partai Hanura. Seperti menjalankan jargon politiknya ‘Lebih Cepat Lebih Baik’, JK lebih gesit dibandingkan capres lainnya, Mega maupun SBY.
“Saya minta Kapolri langsung. Kapolri bilang itu sudah ditangani jaksa. Memang laporannya ke polisi, tapi dibawa ke kejaksaan dan diproses. Saya telpon Jaksa Agung tadi, dia sedang di Pangkal Pinang,” kata JK, kemarin.
Terkait dengan komunikasi yang ia jalin dengan pihak kepolisian dan kejaksaan, JK menegaskan hal tersebut bukan upaya intervensi. Menurut JK, yang ia lakukan hanyalah mencari keadilan.
“Saya cuma tanya dia (jaksa), pak ini memang ada kesalahan ini ada kekeliruan. Saya katakan, kalau keliru perbaiki sekarang. Saya hanya mencari keadilan di tempat keadilan, itu diproses,” terang JK.
Setelah komunikasi JK dengan sejumlah penegak hukum, entah kebetulan atau tidak, tak selang lama Prita Mulysari yang kini menjadi tahanan kota, dilepas dari tahanan wanita LP Tangerang, Banten. Menariknya, sebelum kepulangan Prita, capres Megawati berkunjung ke LP wanita Tangerang.
“Saya merasa Mbak Prita mendapat satu perlakuan dan tidak manusiawi. Karena boleh saja hak warga negara apalagi dalam demokrasi seperti sekarang ini mendapat perlakuan untuk bisa menyatakan atau mengangkat permasalahan tersebut,” kata Mega yang menggelar jumpa pers di tahanan wanita Tangerang.
Seperti tak mau kalah dengan para capres lainnya, tim pemenangan SBY-Boediono juga turut mengomentari kasus Prita. Meski cenderung kalah start dengan capres lainnya, SBY sepertinya bersuaha mencari simpati di kasus Prita.
“Proses hukum harus berspirit penegakkan keadilan. Hukum bukan hanya tegak, tetapi tegak dengan adil. Dalam kaitan itu, kami berharap agar Prita bisa diputus bebas oleh hakim,” kata Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang mengaku secara resmi berbicara mewakili Tim Kampanye SBY-Boediono.
Aktivis hukum Rachland Nasidik menyerukan agar Presiden SBY membuktikan komitmennya atas perwujudan rasa keadilan masyarakat. “SBY harus memerintahkan Jaksa Agung mengusut duduk perkara penahanan Prita Mulyasari. Publik berhak tahu, Apakah ada permainan uang dibalik penggunaan excessive use of authority oleh jaksa?” katanya.
Sementara Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia (CPI) Bima Arya Sugiarto menegaskan, isu Prita Mulyasari menjadi paling seksi untuk dikomentari dan dikapitalisasi oleh para capres.
“Dibanding isu Ambalat dan Manohara, isu Prita Mulyasari memiliki nilai yang lebih, karena menyangkut isu kesehatan publik serta kebebasan berpendapat,” terangnya. Menurut dia, isu-isu tersebut juga harus dilihat apakah terkait dengan prefensi pemilih atau tidak.
Menurut dia, para capres sebenarnya tidak terjebak pada siapa yang paling cepat dalam merepsons setiap isu yang lagi booming di tengah-tengah masyarakat. Namun yang terpenting substansi dan konteks penanganan setiap isu. “Yang penting respons yang substantif dan kontesktual. Jangan terjebak pada seremoni,” imbuhya.
